Ratusan WNI dilaporkan menjadi korban penipuan berkedok pekerjaan digital di Kamboja yang menjanjikan gaji tinggi namun berujung penyiksaan. Para korban awalnya dijanjikan posisi bergaji besar, tetapi setelah tiba mereka dipaksa bekerja melakukan penipuan daring kepada target mancanegara setiap hari. Modus tersebut terus berkembang karena sindikat internasional memanfaatkan lemahnya regulasi tenaga kerja lintas negara serta minimnya pengawasan terhadap aktivitas perekrutan ilegal. Korban mengaku mengalami kekerasan fisik saat menolak perintah, termasuk penyekapan dalam ruangan tertutup yang dijaga ketat oleh kelompok kriminal bersenjata.
Jaringan Sindikat Beroperasi Terstruktur
Kelompok penipu menjalankan operasi menggunakan sistem hierarki khusus yang mengatur pergerakan tenaga kerja ilegal secara terkoordinasi melalui berbagai titik perbatasan tertentu. Para WNI yang berhasil keluar menyebut gedung operasi selalu diawasi kamera, sehingga setiap upaya melarikan diri langsung digagalkan dalam hitungan detik. Laporan menyebut korban diwajibkan memenuhi target keuangan tinggi, dan bila gagal mereka akan menerima hukuman fisik yang sangat mengerikan. Beberapa penyintas mengaku diberi makan secara tidak teratur sehingga kesehatan mereka menurun drastis selama bekerja di bawah tekanan ancaman berbahaya. Banyak korban tidak diperbolehkan menghubungi keluarga, menyebabkan mereka terisolasi total tanpa akses bantuan selama berbulan-bulan dalam situasi memprihatinkan. Pihak keluarga di Indonesia terus mencari kejelasan keberadaan anggota mereka, namun informasi yang diterima seringkali tidak jelas ataupun terlambat diterima.
Upaya Pemerintah Menangani Kasus
Pemerintah Indonesia melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja untuk memetakan lokasi keberadaan korban serta menyelidiki jalur perekrutan utama. Tim perlindungan WNI mengirim permintaan resmi agar korban segera dievakuasi akibat meningkatnya laporan penyiksaan selama masa penyekapan berulang. Upaya diplomatik ditingkatkan untuk mendorong penindakan hukum terhadap pelaku, termasuk pembekuan fasilitas operasi yang digunakan sindikat kriminal berbahaya. Pemerintah juga mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang tidak memiliki izin jelas atau dokumen pendukung. Edukasi publik diperluas agar calon pekerja memahami risiko perekrutan ilegal sehingga kasus serupa dapat dicegah sejak awal proses pendaftaran selalu.