Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil langkah pemblokiran terhadap platform game online Roblox. Meski demikian, ia mendesak pihak Roblox untuk segera melakukan perbaikan sistem, khususnya dalam aspek perlindungan anak di ruang digital.
Langkah ini diambil menyusul adanya kekhawatiran dari masyarakat dan desakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang meminta pemerintah mengkaji dampak negatif Roblox terhadap anak-anak.
Latar Belakang Desakan
Isu mengenai Roblox mencuat setelah ditemukan sejumlah konten dan permainan (game) di dalam platform yang dianggap tidak ramah anak. Beberapa laporan menyebut adanya potensi interaksi dengan pengguna asing tanpa batasan usia, serta game buatan komunitas yang mengandung unsur kekerasan atau konten dewasa.
Menurut data internal KPAI, pengguna Roblox di Indonesia didominasi oleh anak-anak berusia 7–15 tahun. Hal ini memicu kekhawatiran akan paparan konten yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis mereka.
Fokus pada Perlindungan Anak
Dalam pertemuan dengan perwakilan Roblox untuk kawasan Asia Pasifik pada Kamis (14/8), Menkomdigi menyampaikan beberapa poin penting yang harus segera ditindaklanjuti:
1.Kepatuhan terhadap regulasi Indonesia Roblox wajib mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) dan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), yang menekankan perlindungan anak di ruang digital.
2.Kantor perwakilan di Indonesia Pemerintah meminta Roblox membuka kantor resmi di Indonesia agar proses pengawasan dan koordinasi berjalan lebih cepat dan efektif.
3.Moderasi konten yang lebih ketat Platform diharuskan memiliki sistem moderasi otomatis dan manual untuk mendeteksi serta menghapus konten yang berpotensi membahayakan anak-anak.
“Perlindungan anak adalah prioritas. Kami ingin platform global seperti Roblox menghormati aturan di Indonesia dan memastikan ruang digital aman bagi generasi muda,” tegas Meutya Hafid.
Respons dari Roblox
Perwakilan Roblox menyatakan keseriusannya dalam menanggapi masukan pemerintah Indonesia. Mereka berjanji akan:
- Menguatkan filter konten untuk pengguna anak-anak.
- Menyediakan laporan rutin kepada pemerintah mengenai perkembangan moderasi konten.
- Meningkatkan transparansi mengenai mekanisme pelaporan pengguna.
Selain itu, pihak Roblox mengaku sedang mempertimbangkan pembukaan kantor perwakilan di Jakarta sebagai bentuk komitmen jangka panjang.
Evaluasi Berkala dan Potensi Sanksi
Meski belum diblokir, Menkomdigi menegaskan bahwa pemerintah akan memantau secara ketat implementasi janji perbaikan dari Roblox. Evaluasi akan dilakukan setiap satu hingga dua bulan.
Jika dalam periode tersebut tidak ada kemajuan signifikan, opsi pembatasan usia, pembatasan fitur tertentu, hingga pemblokiran total tetap terbuka.
“Kami ingin memberikan kesempatan, tetapi juga akan bertindak tegas bila tidak ada perubahan yang berarti,” ujar Meutya.
Dampak bagi Industri Game di Indonesia
Keputusan pemerintah untuk tidak langsung memblokir Roblox dinilai sebagai langkah strategis agar iklim industri game tetap sehat, sekaligus memberikan sinyal tegas bahwa perlindungan anak adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Langkah ini juga diharapkan menjadi peringatan bagi platform game internasional lainnya agar proaktif memenuhi standar keamanan digital di Indonesia.
Keputusan untuk tidak langsung memblokir Roblox menunjukkan pendekatan dialogis pemerintah dalam mengatur platform digital global. Namun, desakan untuk memperbaiki sistem adalah peringatan serius bagi Roblox agar segera mengambil langkah nyata dalam melindungi anak-anak pengguna di Indonesia.
Jika janji perbaikan tidak dijalankan, pemerintah tak segan-segan mengambil tindakan tegas demi menjaga ruang digital yang aman bagi generasi muda.
BACA JUGA: Apakah Roblox Akan Diblokir di Indonesia?
