YouTube buka akses: YouTube resmi membuka kembali akses bagi pengguna yang sebelumnya diblokir karena penyebaran misinformasi. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan baru perusahaan untuk meninjau ulang moderasi konten, terutama yang terkait isu politik dan pandemi.
Mengutip CNN, Rabu (15/10/2025), kebijakan ini berlaku untuk akun yang sempat dibekukan akibat menyebarkan konten seputar pemilu Amerika Serikat (AS) 2020 dan Covid-19. Langkah tersebut disebut sebagai upaya perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim politik di Amerika Serikat.
Baca Juga : Mark Zuckerberg Kenalkan Kacamata Pintar Ray-Ban, Harga Rp 13,2 Juta
YouTube Buka Akses: Tekanan Politik di Balik Kebijakan YouTube
Kebijakan pelonggaran ini muncul setelah adanya dugaan tekanan politik dari pemerintahan Joe Biden pada masa jabatan sebelumnya. Kala itu, pemerintah AS dikabarkan mendorong perusahaan teknologi besar seperti Meta dan Google untuk memperketat penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan.
Namun, Partai Republik menilai langkah tersebut sebagai bentuk sensor politik terhadap kelompok konservatif. Mereka menuding pembatasan itu menghalangi hak kebebasan berekspresi selama masa pemilu 2020.
Kini, dengan perubahan kebijakan, kreator yang sebelumnya diblokir dapat membuat saluran baru (channel) untuk mengunggah ulang konten mereka, asalkan mematuhi panduan terbaru YouTube.
Kapan Kebijakan YouTube Ini Berlaku?
YouTube mulai menerapkan kebijakan baru ini sejak September 2025. Akun yang telah diblokir selama lebih dari satu tahun kini dapat mengajukan banding melalui menu khusus di platform.
Setelah login ke akun lama, pengguna dapat mengajukan permohonan peninjauan.
Tim YouTube akan menilai apakah pelanggaran sebelumnya masih relevan dengan kebijakan saat ini.
Perusahaan menegaskan, pelanggaran terkait hak cipta, ujaran kebencian, dan tanggung jawab kreator tetap tidak akan ditoleransi. Namun, bagi kasus misinformasi politik atau medis, YouTube kini lebih memilih pendekatan “pendidikan dan peringatan” dibanding pemblokiran permanen.
YouTube Buka Akses: Dampak Bagi Partai Republik dan Komunitas Konservatif
Kebijakan ini disambut positif oleh Partai Republik, yang merasa suaranya sempat dibungkam oleh algoritma dan kebijakan moderasi konten. Beberapa tokoh yang terkena dampak sebelumnya, seperti Senator Ron Johnson dan Robert F. Kennedy Jr., kini bisa kembali aktif di platform.
Menurut perwakilan YouTube, keputusan ini juga merupakan “kesempatan kedua” bagi komunitas untuk menunjukkan tanggung jawab dalam berbagi informasi secara etis.
YouTube Buka Akses: Meta dan Perusahaan Teknologi Lain Ikut Longgar
Langkah YouTube bukan satu-satunya di industri media sosial. Meta, perusahaan induk Facebook, juga mengakhiri kerja sama dengan pihak pemeriksa fakta independen.
CEO Meta, Mark Zuckerberg, menyebut langkah itu sebagai upaya untuk “kembali ke akar”, yaitu memprioritaskan kebebasan berekspresi. Kebijakan serupa mulai diterapkan oleh sejumlah perusahaan lain di Silicon Valley, yang kini berusaha menjaga keseimbangan antara moderasi dan kebebasan berpendapat.
YouTube Lakukan ‘Penebusan’ dengan Komunitas Politik
Sebagai bagian dari proses rekonsiliasi, YouTube dilaporkan telah mengirim surat resmi kepada anggota Kongres Partai Republik, termasuk Jim Jordan. Isi surat tersebut menyoroti pentingnya memastikan keberagaman suara politik di ruang digital.
Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem rekomendasi agar tidak lagi bias terhadap kelompok politik tertentu.
YouTube dan Meta Selesaikan Gugatan dengan Pemerintah AS
Masalah lama terkait pembatasan konten politik masih berlanjut di ranah hukum. Presiden AS Donald Trump menggugat YouTube, Meta, dan X (Twitter) pada 2021 setelah akun-akunnya ditangguhkan.
Sebagai bagian dari penyelesaian, YouTube sepakat membayar USD 24,5 juta (Rp 408 miliar) untuk menutup perkara tersebut. Sementara Meta membayar USD 25 juta, dan X (Twitter) membayar sekitar USD 10 juta (Rp 166 miliar).
Kasus ini semakin memicu perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab platform digital.
Langkah YouTube Menuju Moderasi yang Lebih Seimbang
Perubahan kebijakan ini menandai fase baru bagi YouTube dalam menangani isu moderasi. Perusahaan kini berusaha menyeimbangkan antara hak pengguna, kesehatan informasi, dan tekanan politik dari berbagai pihak.
Dengan kebijakan baru ini, YouTube berharap dapat memulihkan kepercayaan publik dan menciptakan ekosistem media sosial yang lebih adil dan transparan.
Baca Juga : YouTube Tampil Minimalis, Desain Baru Bikin Nyaman!